PEMILU VS DEMOKRASI

Demokrasi Sebagai Asas Negara

Pengertian demokrasi secara universal sebenarnya tidak ada. Tetapi secara harfiah, demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena pada abad ke-5 Sebelum Masehi (tepatnya tahun 508 Sebelum Masehi). Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (Wahyudi, 2009).

Demokrasi juga dapat diartikan bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif, dan, legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling mengerjakan fungsinya masing-masing tanpa keterkaitan (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independen ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances. Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif, dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilu legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan (Wahyudi, 2009).

Pemilihan demokrasi menjadi asas negara didasari karena pengertian demokrasi itu sendiri dianggap mampu mencerminkan dasar negara Indonesia yaitu pancasila. Dengan isi pancasila yang seperti itu maka dipilihlah demokrasi sebagai asas negara. Selain berorientasi pada rakyat demokrasi juga menganut sistem pemerintahan dimana keputusan politik dalam negara yang bersangkutan diambil melalui legitimasi suara terbanyak. Dalam hal ini suara satu orang pemikir akan sama dengan suara satu orang yang memilih seenaknya. Tidak cukup adil memang ketika suara terbanyak ternyata tidak mencerminkan apa yang benar-benar dibutuhkan karena itu akan berdampak pada keberjalanan negara selama lima tahun berikutnya. Namun karena jumlah rakyat di Indonesia mencapai miliyaran penduduk, maka pemilu inilah yang memang dianggap mampu merepresentasikan keinginan para rakyatnya. Alasan ini diperkuat dengan adanya kejadian-kejadian sejak 1998 cenderung membuktikan bahwa sistem demokrasi memang sesuai dengan keinginan masyarakat Indonesia (Hanifudin, 2009).

Pemilihan Umum di Indonesia

Sejak demokrasi dicetuskan sebagai asas negara, secara fungsional asas ini belum dijalankan dengan semestinya. Rakyat belum dilibatkan dalam urusan-urusan negara, semua hal diputuskan oleh para pemerintah dengan asumsi bahwa itu yang terbaik untuk rakyat. Namun rakyat tidak menyukai akan hal ini, rakyat merasa hanya sebagai “boneka” yang digerakkan oleh para pemerintah, hingga tahun 1955 rakyat melakukan penolakan akan hal ini dan akhirnya diadakan pemilihan umum yang didasari sebagai perwujudan asas demokrasi. Pemilihan umum saat itu tidak bertujuan untuk memilih presiden tetapi hanya pemilihan parlemen dan pihak legislatif melaui sistem partai. Para rakyat diminta untuk memilih partai mana yang mereka kehendaki dan partai-partai tersebut yang akan memilih para “kader”nya untuk menempati bangku di pemerintahan. Pada pemilu tahun 1955 ini terdapat banyak partai yang terdaftar diantaranya PNI, PKI, PNU, Masyumi, dan lain-lain.

Sejak tahun 1955 itu pemilu dijadikan alat untuk memilih para pejabat samapi saat ini, meski sistem yang digunakan berubah-ubah. Pada awalnya pemilu hanya untuk memilih parlemen dan pejabat legistatif, namun sistem ini diubah sejak tahun 1998 yaitu pemilu dilakukan untuk memilih presiden, meski tidak dilakukan pemilihan presiden secara langsung tetapi melalui sistem partai namu pemilihan ini dianggap lebih baik dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Pada tahun 2004 diubah sistemnya, yaitu rakyat dapat langsung memilih presiden dan wakilnya tanpa melihat basic partai mereka. Dan pemilu tahun 2009 terjadi perubahan yang cukup menggemparkan mulai dari teknis pemilu (yang mulanya nyoblos menjadi contreng) sampai pemilihannya. Pada pemilu tahun ini rakyat dibebaskan memilih pemimpin mereka bukan partainya lagi, meski pemilihan partainya saja tidak apa-apa, dan sistem demokrasi yang seperti saat ini yang dianggap sudah mulai membaik. Dengan adanya pemilihan secara langsung maka tidak ada lagi anggapan “seperti membeli kucing di dalam karung” karena para calonnya sudah diperkenalkan berikut dengan visi dan misinya sehingga pemilih diharapkan memilih untuk kemajuan negara dan tidak bermaksud lain.

Syarat para peserta pemilu, ketetapan dan aturan juga berlaku bagi para pemilih sesuai dengan pasal 19, diantaranya :

  1. Telah berumur 17 tahun sampai waktu pemilihan atau belum mencapai 17 tahun tetapi pernah menikah
  2. Terdaftar sebagai warga negara Indonesia
  3. Penambahan jumlah pemilih karena perubahan status anggota TNI atau Polri menjadi sipil/purnatugas sehingga punya hak pilih
  4. Penambahan jumlah pemilih karena belum terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu terakhir
  5. Penambahan atau pengurangan jumlah pemilih karena pemilih pindah domisili ke daerah lain, dan karena perubahan status pemilih dari sipil menjadi anggota TNI atau Polri
  6. Pengurangan jumlah pemilih karena pemilih telah meninggal dunia.

      (Anonim, 2009 C)

Penduduk yang telah memenuhi persyaratan untuk memilih pun masih dibebaskan untuk menggunakan hak suaranya atau tidak, intinya pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih). Berikut adalah alasan-alasan mengapa seorang warga negara kehilangan hak pilihnya sesuai dengan pasal 14 a adalah orang yang kehilangan kesadaran atau dengan kata lain terganggu jiwanya. Pada pemilu tahun 2004 para TNI kehilangan hak pilihnya dan ini dianggap sebagai pelanggaran HAM karenabanyak orang beranggapan tidak boleh ada seorangpun yang mengatur hidup orang lain, pada akhirnya pemilu tahun 2009 pernyataan ini dicabut sehingga para TNI kembali mendapatkan hak pilihnya (Sutarto, 2004).

Pada pemilu terakhir yaitu April 2009 diperoleh data yang sangat menakjubkan.  Setidaknya terhitung 49.677.076 (40%) orang yang masuk Daftar Pemilih Tetap tidak menggunakan hak pilihnya alias Golput. Komisi Pemilihan Umum mengumumkan bahwa total jumlah Daftar Pemilih Tetap untuk memilih legislator mencapai 171.265.442 orang. Sementara yang menggunakan hak pilihnya mencapai 121.588.366, sedangkan yang terhitung golput sebesar 49.677.076 (Anonim, 2009 B).

Relevansi Pemilu dan Demokrasi

Relevan dapat diartikan sebagai keselarasan, sejalan, dan berkaitan. Demokrasi yang menganut prinsip kerakyatan merupakan suatu asas yang dipegang teguh oleh bangsa Indonesia dan keputusan akhir berada pada suara terbanyak. Dengan demikian pemilu cukup dianggap sebagai pencerminan dari demokrasi ini. Namun seiring berjalannya waktu tingkat golput terus saja bertambah, tahun ini hingga mencapai 40%. Dengan angka golput yang sebesar ini “apakah pemilu masih relevan?” pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering kali ditanyakan oleh kebanyakan orang, namun mereka pun sudah mempunyai jawabannya dengan tegas bahwa masih lebih baik pemilu ini dijalankan daripada pemerintah mengatur sistem kepemerintahannya dengan otoriter.

Pengalaman selama 30 tahun dibawah rezim Orde Baru telah membentuk kesadaran politik yang pasif mengenai realitas: kenyataan tidak bisa diubah. Kenyataan sehari-hari yang rakyat Indonesia alami, rendahnya kualitas pelayanan publik, membekukan nasib rakyat sebagai warga negara kelas dua. Sepuluh tahun Reformasi tidak pula mengubah kesadaran pasif ini, bahkan seolah memberi pembenaran. Suara rakyat tak ada bedanya seeperti komoditi biasa, yang bisa dijualbelikan untuk siapa saja yang membuat penawaran. Intinya, rakyat menjadi kehilangan kekuatannya. Orang menjadi miskin karena merasa tidak berdaya baik secara ekonomi, maupun secara politik. Suara rakyat tidak bisa digunakan sebagai alat tukar menukar yang sebanding. Orang merasa wajar saja kalau suaranya, kepercayannya, mereka hargai murah, diberikan kepada siapa saja yang membuat penawaran, karena merasa hanya itulah bagian mereka dalam demokrasi.

Dengan fakta-fakta yang dipaparkan diatas sepertinya pemilu dianggap kurang dapat menyuarakan suara rakyat yang sesungguhnya. Menurut Hizbut Tahrir dalam HTI press “Tidak ada relevansi antara kesuksesan pemilu dengan kesejahteraan rakyat, beliau juga mengungkapkan ketidakjelasan arah Pemilu berasas Demokrasi, tidak ada jaminan sama sekali akan terwujud rakyat yang sejahtera, bahkan menjadi sesuatu yang utopis. Hal ini adalah karena demokrasi memang di-set untuk menguntungkan negara-negara pion kapitalis yang hendak mencengkeramkan kekuatannya di negara-negara selain mereka”.

Intinya pada dewasa ini pemilu sudah dianggap tidak relevan lagi dengan kebutuhan rakyat Indonesia, karena jarang para caleg mampu menunjukan langkah nyata untuk mensejahterakan rakyat, apa yang mereka ucapkan hanya janji alsu semata, mereka mengucapkan hal-hal yang sulit dijadikan kenyataan sehingga dapat dijadikan pembelaan nanti jika mereka diminta pertanggungjawabnya. Di lain pihak lain, Nicolaus Pira mengatakan “Putusan Mahkamah Konstitusi menetapkan calon legislator terpilih didasarkan pada perolehan suara terbanyak dinilai sebagai bentuk untuk menjalankan demokrasi yang sesungguhnya yang lebih adil.” dengan kata lain sistem dari pemilu saat ini sudah mencerminkan demokrasi yang sesungguhnya walau masih terdapat kecacatan pada berbagai sudut. Di lain pihak pemilu saat ini memang lebih baik dari pemuli tahun-tahun sebelumnya, pencabutan hak pilih sudah tidak diterapkan lagi, pemilihan secara langsungpun dilakukan, jadi secara teknis pemilu saat ini sudah menunjukkan esensi dari demokrasi sendiri meski terjadi pendistorsian fungsi pemilu itu sendiri.

Pemilu pada awalnya diselenggarakan untuk merealisasikan asas negara yaitu demokrasi, namun seiring berjalannya waktu pemilu hanya dianggap formalitas karena dipilih ataupun tidak sudah ada pemenangnya pada akhirnya. Tetapi kita harus mampu menghargai usaha pemerintah dalam mewujudkan asas demokrasi ini meski kerelevanannya masih sering dipertanyakan.

Pemilu sebagai Wujud Demokrasi di Indonesia

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan diatas, bahwa tingkat relevansi dari pemilu dan demokrasi masih dipertanyakan bahkan beberapa mengelak dengan keras, namun pemilu ini tetap saja merupakan salah satu usaha pemerintah untuk mengaspirasi keinginan rakyat, tetap saja pemilu ini merupakan salah satu upaya pemerintah melibatkan rakyat dalam suatu negara agar para pemerintah itu tidak dianggap otoriter, tetap saja pemilu ini merupakan perwujudan dari asas demokrasi si Indonesia. Meski beberapa ahli agama menolak asas demokrasi ini karena menurut mereka kekuasaan terbesar ada di tangan Allah namun tetap saja ini merupakan upaya pemerintah untuk merangkul semua  elemen masyarakat dari seluruh penjuru daerah agar mereka memiliki sense of belonging terhadap negara kita ini, Indonesia.

Sebenarnya bukan pemilunya yang harus dirubah, bukan pula asas negaranya yang harus dirubah, apalagi dasar negara yang merupakan awal mulanya terbentuk asas demokrasi. Yang perlu dirubah dalam sistem ini adalah orang yang yang menjalankan sistemnya, orang-orang yang menjadi peserta pemilu harus mampu memenuhi semua janji-janjinya ketika berkampanye, orang-orang yang memilih harus dapat memilih dengan mata yang terbuka, dan keperintahannya itu sendiri yang lebih transparan, sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa tertipu dengan adanya pemilu ini.

Dengan mengubah sistem pemilu kita tahun ini sebenarnya itu merupakan sebuah kemajuan yang sudah dicapai oleh negara Indonesia, mulai dari pencabutan hak pilih yang dibatalkan, memilih langsung pada wakil legislatifnya bukan kepada partainya lagi, sampai pada ketentuan-ketentuan yang dibuat untuk para calon sehingga calon-calon yang terdaftar memang berkualitas. Namun ketika melihat realita bahwa bertambahnya angka yang tidak memilih hal ini menimnulkan pertanyaan yang menarik “Apakah benar pemilu saat ini memang sudah mewujudkan “demokrasi” yang sesungguhnya?” tetapi mengingat arti kata dari demokrasi maka tidak memilihpun sebenarnya memang pilihan.

~ by nadzzsukakamu on May 25, 2009.

8 Responses to “PEMILU VS DEMOKRASI”

  1. hihi..sedikit berbagi dari pembuatan makalah padahal sudah banyak juga yang tidak dimasukkan..ternyata panjang yah…

  2. setelah baca lagi aku ga percaya aku pernah buat makalah kaya gini…makalah yang buat nilai PKN ku jadi A..terima kasih Allah…
    tapi setelah baca bener2 ga percaya..banyak kata2 provokasinya..haha..

  3. terima kasih…

  4. makasih referensinya…

  5. […] PEMILU VS DEMOKRASI May 2009 4 comments […]

  6. sayang gada sumbernya mbak, padalah saya perlu bgt :(

  7. hehehe, sengaja tidak saya masukan, agar pembaca hanya membaca bukan mengcopy :P

    maaf yaa :)

  8. sangat bermanfaat, terima kasih :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: